Berita Desa

Bimbingan Teknis Aaparatur Pemerintah Desa Bagi calo Desa Percontohan Anti Korupsi

Palu, 1 Agustus 2025 – Komitmen kuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel terus diperkuat di Provinsi Sulawesi Tengah. Sejak tanggal 30 Juli hingga 1 Agustus 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Tengah telah sukses menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi aparatur pemerintah desa calon percontohan Desa Anti Korupsi. Bertempat di Hotel Sutan Raja Palu, kegiatan strategis ini menjadi langkah nyata dalam mempersiapkan 12 desa, yang mewakili setiap kabupaten di Sulawesi Tengah, untuk menjadi pionir dalam pencegahan korupsi di tingkat lokal.

Acara Bimtek yang diikuti oleh perwakilan desa-desa terpilih dari seluruh penjuru Sulawesi Tengah ini dibuka secara resmi pada 30 Juli 2025. Mewakili Kepala Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Zendi Aldi Budiawan, S.STP, M.Si, selaku Kepala Bidang PMD Provinsi Sulawesi Tengah, menyampaikan urgensi peran aktif pemerintah desa dalam menciptakan ekosistem anti korupsi. Beliau menegaskan bahwa desa adalah garda terdepan pelayanan publik, sehingga integritas dan transparansi menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

Selama tiga hari penuh, para peserta Bimtek dibekali dengan berbagai materi krusial dan interaktif. Materi yang disampaikan meliputi regulasi terkait pencegahan korupsi di desa, strategi pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, mekanisme pelaporan dugaan tindak pidana korupsi, serta pembangunan sistem integritas yang kokoh di lingkungan pemerintahan desa. Para narasumber ahli turut hadir memberikan pemahaman mendalam, tidak hanya dari aspek teoritis, tetapi juga berbagi praktik baik dan studi kasus yang relevan, memicu diskusi yang konstruktif di antara para peserta.

Diharapkan, melalui Bimtek ini, ke-12 desa yang menjadi calon percontohan Desa Anti Korupsi dapat mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh secara maksimal. Langkah ini diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih profesional, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, demi terwujudnya pembangunan desa yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah.


Beri Komentar